Medan, Tvnyaburuh.com – Ind Police Watch (IPW) mendesak pemerintah Jokowi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.
Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, harusnya Wali Kota Medan Bobby Nasution ditahan dan diproses ke pengadilan seperti Rizieq karena menyebabkan terjadinya kerumunan massa di Kesawan City Walk. Hingga membuat kota Medan menjadi zona merah Covid 19.
“Sama seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Nana yang dicopot gegara kasus Rizieq, Kapolda Sumut Irjen Panca juga harus dicopot Kapolri Sigit. Sebab Polda Sumut sudah mengabaikan penegakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, Kota Medan kembali masuk ke zona merah penyebaran Covid-19, ” tutur Neta dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).
Neta menjelaskan, Wali Kota Medan dan Kapolda Sumut telah mengabaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa Dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Menurut data covid19.go.id tercatat di wilayah Sumut ada dua daerah yang masuk menjadi zona merah penyebaran Covid-19, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Sebelumnya penyebaran covid-19 di kota Medan sempat terkendali dan masuk ke zona orange setelah melakukan penekanan dan pengawasan sejak akhir Maret lalu.
Hingga saat ini Kota Medan Kembali memasuki zona merah, salah satu penyebabnya yaitu banyaknya kerumunan masyarakat, terutamanya di Kesawan City Walk.
Kawasan City Walk ini digagas sebagai The Kitchen Of Asia oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga merupakan menantu Presiden Jokowi ini membiarkan terjadinya kerumunan setiap hari di tempat ini.
Dengan kondisi saat ini, seharusnya Polda Sumut melaksanakan program pemerintah yakni penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
Pasalnya, Covid-19 ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Jokowi melalui Keppres nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut.
Apalagi dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, aparat kepolisian bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Hal ini, sangat jelas tertuang dalam Inpres tersebut pada diktum Kedua, angka 5 khusus kepada Kapolri pada huruf a. memberikan dukungan kepada Gubernur, Bupati/Wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.Sementara dalam huruf b disebutkan, bersama Panglima TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Huruf c menyatakan, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sedang huruf d adalah mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Huruf D dalam inpres ini, telah diterapkan Polri untuk menjerat Rizieq dengan tuduhan melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona (COVID-19).
Kerumunan itu terjadi berkaitan dengan undangan pernikahan putri Rizieq sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Sebelumnya, penegakan hukum mengenai kerumunan massa itu juga menimpa Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo yang menggelar hajatan dengan menggelar konser dangdut di tengah pandemi Covid-19, kendati Pengadilan Negeri Kota Tegal menjatuhi vonis enam bulan dengan masa percobaan satu tahun.
“Untuk itu, demi kesetaraan hukum, IPW mendesak Wali Kota Medan ditahan dan diproses hukum sama seperti Rizieq. Selain itu Kapolri harus mencopot Kapolda Sumut yang melakukan pembiaran hingga kota Medan kembali menjadi zona merah Covid-19, ” tambahnya.
#Van
