SHARE NOW

Regen Erasi Sitindaon, Koodinator Demo, Minta Presiden Jokowi, Atensi Permasalahan Muara Opu

MEDAN | TVNYABURUH, – Regen Erasi Sitindaon,SH.Koordinator demo Buruh PT Perkebunan Nusantara.IV Regional-I (PTPN.IV.R1) di Polres Tapanuli Selatan dan Assisten-I, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024, meminta kepada Presiden Jokowi atensikan ke Kapolri terkait permasalahan areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN.IV.R1 Muara Upu yang berlokasi di Desa Muara Opu Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, hal ini disampaikannya kepada Media ini Kamis (13/06) di Medan.

 

“Tindakan pendudukan areal dan penghalangan kegiatan perusaahaan memanen produksi yang sudah berlangsung selama 16 hari sampai dengan hari ini dan perusahaan sudah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 691,2 Juta, dengan perhitungan 16 Ton Tandan Buah Segar (TBS) x 16 Hari Kerja x Rp 2.700 harga rata-rata per Kg TBS Kelapa Sawit, ditambah aksi perbuatan melawan hukum pencurian produksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kurang lebih berjumlah 50 orang pada hari ini Kamis 13 Juni 2024 adalah sebagai bukti dugaan tidak berjalannya Tugas Pokok dan Fungsi Polres Tapanuli Selatan yang meliputi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penindakan tegas kepada semua pelaku kejahatan, jelas Regen Erasi Sitindaon sebagai dasar alasan meminta atensi kepada Presiden Jokowi, terkait dengan permasalahan Muara Opu.

 

Lanjutnya” PTPN.IV.R.1, Muara Opu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satu perusahaan yang keberadaannya menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan, sehingga pengamanannya melekat langsung kepada Polres Tapanuli Selatan, dan hal ini sesuai dengan sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional,Peraturan Kapolri (PERKAP) No.23 Tahun 2010 tentang Tatanan Susunan Organisasi Polres dan Polsek, Surat Keputusan Kapolri No.738 Tahun 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Instruksi Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN,dan Peraturan Kepolisian (PERPOL) Negara Republik Indonesia No:7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” Papar Koordinator Aksi ini.

 

Masih menurutnya” Alasan masyarakat yang tergabung pada Koperasi Produsen Sawit Sejahtera dengan merujuk kepada Notulensi Rapat pertemuan antara PTPN.IV R.1, dengan masyarakat dan unsur Forkopimda Tapanuli Selatan pada tanggal 28 Nopember 2023 di Polres Tapanuli Selatan, untuk melakukan pengukuran areal HGU sebagai lahan plasma secara paksa secara hukum tidak dapat dibenarkan, dikarenakan syarat formilnya belum dilengkapi oleh Koperasi, yakni data indentitas masyarakat sebagai Calon Petani (CP) yang nantinya dilakukan verifikasi oleh Pemkab Tapanuli Selatan dan Pihak PTPN.IV.R.1.

 

Verifikasi dan validitasi data Calon Petani Plasma ini termasuk syarat utama yang harus dilakukan, tujuannya adalah untuk mencegah praktik kotor seperti adanya petani fiktif serta pengutipan sejumlah uang kepada Calon Petani Plasma yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatas namakan kepengurusan lahan plasma sebab didalam pembangunan lahan plasma kepada semua Calon Petani Plasma tidak dikenakan biaya apapun.

 

Seharusnya dengan mendasari belum dilengkapinya syarat formil tersebut Polres Tapanuli Selatan dapat menjadikannya sebagai dasar untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat guna mencegah masyarakat melakukan perbuatan dan tindakan perbuatan melawan hukum yang dampaknya kepada kerugian perusahaan /negara.

 

Dan menjadi sebuah pertanyaan mengapa sampai dengan hari ini pihak koperasi tidak mampu menyiapkan data Calon Petani Plasma tersebut, padahal data- data Calon Petani Plasma yang berjumlah 100 orang tersebut telah ada berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 142.A/KPTS/ 2011, tentang Penetapan Calon Pserta dan Calon Lahan (CP/CL) Pengembangan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Pola Kemitraan di Lokasi Transmigrasi Muara Upu Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011, tanggal 17 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Syahrul M.Pasaribu Selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, ataukah ada oknum di Polres Tapanuli Selatan yang diduga turut bermain sebagai provokator yang kemudian melakukan pembiaran, hal inilah yang juga harus ditelusuri oleh Kapolri.” Tegas Regen Erasi Sitindaon, SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER