SHARE NOW

Real Count KPU DPD RI Asal Sumut Suara Masuk 32,10%, H.Muhammad Nuh, Nomor Urut 14 Dengan Jumlah Suara Segini?

Real Count KPU DPD RI Asal Sumut Suara Masuk 32,10%, H.Muhammad Nuh, Nomor Urut 14 Dengan Jumlah Suara Segini?

 

 

MEDAN | Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut).

Dilihat Waspada Online, Kamis (15/2) hingga pukul 20.10 WIB suara yang masuk di situs resmi KPU, pemilu2024.kpu.go.id masih 32,10 persen atau 14.727 TPS dari 45.875 TPS yang ada di Sumut. Dikutip dari waspada.co.(Jumat, 16/02/2024).

Dari data tersebut Dedi Iskandar Batubara masih unggul dengan perolehan suara 98.821, lalu disusul Faisal Amri dengan suara 59.629. Kemudian Badikenita Sitepu 56.294 suara, Penrad Siagian 56.875 dan Muhammad Nuh 55.695.

Berikut perolehan suara sementara calon anggota DPD asal Sumut yang disusun berdasarkan nomor urut:

  1. Abdon Nababan: 26.885 suara
  2. Albiner Sitompul : 35.462 suara
  3. Andi Junianto Barus: 22.714 suara
  4. Badikenita Br Sitepu : 56.294 suara
  5. Bahrul ‘Ulum Harahap : 43.659 suara
  6. Darwis H Harahap: 37.069 suara
  7. Dedi Iskandar Batubara : 98.821 suara
  8. Emsah Perangin Angin : 29.894 suara
  9. Faisal Amri : 59.629 suara
  10. Ikhwaluddin Simatupang : 30.278 suara
  11. Iskandar Sembiring : 26.662 suara
  12. Joko Susilo : 31.235 suara
  13. M Firman Syah: 25.514 suara
  14. Muhammad Nuh : 55.695 suara
  15. Parlindungan Purba: 52.833 suara
  16. Parulian Siregar : 32.852 suara
  17. Penrad Siagian : 56.875 suara
  18. Rafdinal : 36.017 suara
  19. Sabam Parulian Parsaoran Manalu : 49.919 suara
  20. Samulya Surya Indra : 25.581 suara
  21. Sukadi : 31.965 suara

Sebagai informasi, Formulir Publikasi Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

#Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER