JAKARTA | Presiden ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebutnya sebagai alat untuk kepentingan oligarki dan penggusuran tanah rakyat.
Rusdi juga mengajukan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program PSN yang menurutnya telah menjadi instrumen untuk merampas hak rakyat demi kepentingan bisnis murni.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang digelar di Pejaten Timur pada hari Selasa, (26/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, berbagai organisasi yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak PSN menyatakan keprihatinan atas pelaksanaan pembangunan yang mengatasnamakan PSN, Namun dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar Konstitusi Indonesia.
Resolusi Pejaten Timur: Tolak PSN di Berbagai Daerah
Dalam forum tersebut, kelompok masyarakat dan organisasi gerakan rakyat sepakat untuk membentuk Front Rakyat Tolak PSN.
Beberapa organisasi yang hadir meliputi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Pembaruan), dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Kelompok ini menyatakan lima masalah fundamental terkait PSN yang menjadi alasan utama penolakan, di antaranya:
1. Perampasan tanah dan wilayah – PSN dianggap sebagai alat untuk Perampasan tanah, Wilayah adat, dan Wilayah tangkap nelayan.
2. Krisis agraria dan sosial – Pelaksanaan PSN menyebabkan krisis agraria dan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Menghilangkan sumber kehidupan rakyat – PSN diklaim merampas sumber pencaharian Rakyat, memperburuk kemiskinan secara sistematis.
4. Represi terhadap Rakyat – PSN dilaksanakan dengan cara-cara Represif, Intimidatif, Manipulatif, dan Koruptif, tanpa melibatkan partisipasi Rakyat yang transparan.
5. Pengalihan keuangan negara untuk kepentingan bisnis – PSN dilihat sebagai cara untuk mengalihkan keuangan negara Demi kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Desakan kepada Pemerintah
Sebagai langkah konkret, Front Rakyat Tolak PSN mendesak beberapa tindakan dari pemerintah Indonesia, antara lain:
1. Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan PSN di seluruh daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang melegitimasi PSN.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan PSN yang melibatkan anggaran negara.
4. TNI dan POLRI untuk menghindari penggunaan cara-cara represif dalam menangani konflik agraria yang timbul akibat PSN.
5. Presiden dan DPR RI diminta untuk mendorong model pembangunan yang berfokus pada kepentingan rakyat.
Seruan Bersatu Melawan PSN
Muhamad Rusdi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk satu kelompok, Melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Front Rakyat Tolak PSN juga menyerukan kepada seluruh organisasi gerakan rakyat dan elemen masyarakat untuk bersatu menentang PSN demi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Berikut adalah beberapa organisasi yang turut mendukung perjuangan ini:
1. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
2. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Pembaruan)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
6. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI)
8. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
9. FIAN Indonesia
10. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
11. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
12. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
13. LBH Jakarta
14. Greenpeace Indonesia
15. Indonesia Memanggil 57+ Institute (IM 57+)
16. Front Mahasiswa Nasional (FMN)
17. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan
18. Pergerakan Petani Banten (P2B).
Reporter: M. Reza Pahlevi
