SHARE NOW

Partai Buruh Usung 14 Tuntutan Rakyat, Tegaskan Posisinya Oposisi Bersama Rakyat

JAKARATA| Tvnyaburuh.com – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, partainya berdiri bukan hanya untuk menjadi peserta pemilu, tapi jauh sebelum pesta demokrasi dimulai, Partai Buruh akan terus berjuang untuk mepertahankan hak-hak rakyat kecil dan terus menyuarakan tuntutan kesejahteraan rakyat.

“Kehadirannya sebagai partai politik adalah sebagai alat menegasikan perjuangan aspirasi rakyat yang termarjinalkan di Indonesia, bukan semata hanya sebagai peserta pemilu” kata Iqbal dalam konfrensi pers virtual, Sabtu (30/10/2021).

Partai buruh kata Iqbal, memiliki tiga sikap politiknya, yakni sebagai garda terdepan pada legislasi, advokasi dan aksi-aksi perjuangan untuk rakyat.

“Itu yang membedakan kami dengan partai lain, posisi kita sebagai alat perjuangan rakyat, legilasi adalah mengawal terciptanya undang-undang yang berpihak dengan rakyat, advokasi adalah membela hak kepentingan rakyat, aksi adalah terlibat dalam aksi-aksi bersama rakayat dalam menuntut kesejahteraanya,” papar pengurus Governing Body ILO ini.

Iqbal juga mengumumkan, Partai Buruh menyatakan mengusung 14 isu kerakyatan untuk tahun 2021/2022 yaitu: 

1. Penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, cabut UU Cipta Kerja.

2. Penetapan UMK Tahun 2022, meminta pemerintah menaikan upah buruh naik 7 -10 %.

3. Harga PCR yang masih mahal, meminta harga PCR menjadi 100 ribu rupiah, sisanya disubsidi pemerintah atau menggeratiskan sama sekali.

4. Masih adanya tanah petani dan rakyat yang diserobot oleh pihak swasta atau negara, hentikan penyerobotan tanah rakyat oleh para pemodal.

5.Segera sah kan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT).

6. PKB Tanpa Omnibus Law.

7. Perlindungan buruh migran selama Covid-19.

8. Status guru honorer dan tenaga honorer yang masih tidak jelas serta gaji honorer dan guru swasta yang masih miris, agar diangkat menjadi PNS/ASN.

9. Menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

10. Menolak pengenaan pajak terhadap barang yg dikonsumsi rakyat kecil (seperti makanan, sembako, dsb), dan menolak tax amnesty gaya baru dalam revisi uu pajak yang baru.

11. Mendesak pemerintah untuk menghindari terjadinya ledakan PHK dan membuat peta jalan dalam penciptaan lapangan kerja yang baru post Vovid-19 yang berbasis pasar sosial.

12. Merubah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) di omnibus law menjadi Jaminan Asuransi Pengangguran (unumploymen insurance) dan jaminan perumahan serta jaminan makanan.

13. Meminta pemerintah untuk memperjelas hubungan kerja, tarif, dan jaminan sosial untuk pekerja ojeg online; dan

14. Meminta pemerintah untuk mengendalikan harga-harga barang.

“Terhadap isu-isu kerakyatan di atas, Partai Buruh bersama serikat pekerja, serikat tani, dan organisasi serikat lainnya akan melakukan aksi secara nasional untuk mendukung perjuangan organisasi serikat buruh dan lain sebagainya, agar tuntutan perjuangan rakyat tersebut terealisasikan,” pungkas Iqbal.

#Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER