SHARE NOW

Nur Ayis Menang 7 Suara dari Lilis Adik Kandung Wali Kota Subulussalam, Wali Kota Batalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampong Makmur Jaya

SUBULUSSALAM | TVNYABURUH — 23/11/22. Walikota Subulussalam tetapkan Sengketa Kampong Makmur Jaya untuk segera diadakan PEMILIHAN ULANG.

Nur Ayis Kandidat terpilih Kampong Makmur Jaya yang Bertarung dengan Salah seorang Adek Kandung Walikota Subulussalam dengan Selisih kemenangan 7(Tujuh) Suara.

“saya memperoleh 451 suara sedangkan Lilis Suryani bintang memperoleh 444 suara” sebelumnya “Ucapan terimakasih dari saya selaku kandidat YANG DIRUGIKAN dengan keputusan Wali kota atas simpati dan keprihatinan para ormas OKP dan para tokoh”

” Tapi apa yang bisa saya lakukan SAYA hanya ORANG BIASA ,sementara yang menjadi lawan saya, seorang PENGUASA”

“Dengan keputusan Walikota ini menurut saya sebagai kandidat yang dirugikan tentunya SAYA keberatan. Karena keputusan itu sepihak. Kenapa, karena keputusan itu tanpa ADANYA KEJELASAN dari hasil penyelesaian GUGATAN itu sendiri. Dan saya sebagai kandidat yang dirugikan SAYA AKAN TETAP berupaya untuk TIDAK terjadinya PEMiLIHAN ULANG.”
Ungkap Nur Ayis saat dikompirmasi di Kampong Makmur Jaya kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Keputusan Kontraversi Walikota Subulussalam ini menyisakan SPIKULASI sejumlah masyarakat, Praktisi Hukum dan ormas menilai atas Penetapan hasil Sengketa Pilkampong Serentak 2022 sebagai Abouse of Power.(Kesewenang wenangan Penguasa)

Pilkampong Makmur Jaya kecamatan Simpang Kiri, yang sebelumnya digugat hasil Pemilihan kepala kampongnya oleh Rivalnya Yaitu ADEK KANDUNG Affan Alfian Walikota Subulussalam yang KEBETULAN KALAH dengan selisih 7 Suara tersebut kini mendapatkan titik terang “diantara harapan CINTA dan DILEMA.

Pasalnya Walikota Subulussalam Affan Alfian Bintang yang merupakan HAKIM TUNGGAL Sengketa Pilkampong Serentak tahun 2022 berdalih dengan berdasarkan PERWAL nomor 32 tahun 2022.

Affan Alfian, SE Walikota Subulussalam MEMBATALKAN keputusan (BPK) Badan Permusyawaratan Kampong Makmur Jaya, kecamatan Simpang Kiri, dan memerintahkan PANITIA PEMILIHAN kepala Kampong Makmur Jaya(P2K) untuk MELAKUKAN PEMILIHAN ULANG di TPS 1 dan TPS 2.

Pemilihan ulang tersebut paling lama 14(empat belas) hari setelah ditetapkannya surat keputusan Walikota Subulussalam. Demikian SUBSTANSI ketetapan Surat Walikota Subulussalam dalam memutuskan SENGKETA Pilkampong Makmur Jaya kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Dikompirmasi Ketua Pengawas Pilkampong Kota Subulussalam Sairun, S.Ag yang juga Asisten l , membenarkan keputusan Walikota Subulussalam bahwa Khusus Pilkampong Makmur Jaya Akan diadakan Pemilihan Ulang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong (DPMK) Irwan Faisal, SH menurutnya putusan tersebut “Sesuai dengan rekomendasi Tim sudah tepat apa yang menjadi keputusan Walikota, karena rekomendasi Tim pengawas tingkat Kotalah yang merekomendasikan agar diadakannya Pemilihan ulang untuk Desa makmur Jaya” Jelas Irwan Faisal Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampong Kota Subulussalam.

Surat ketetapan Walikota Subulussalam ditandatangani tepatnya 17 November 2022 dengan tembusan surat kepada Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kepala DPMG Aceh dan para pihak.

Tanggapan Akademisi kota Subulussalam, terkait Putusan Walikota Subulussalam tentang Pilkampong Ulang tersebut bukanlah tindakan Bijaksana dan terkesan dipaksakan atas kesewenang wenangan, sejumlah para tokoh masyarakat meminta agar kembali memgigatkan Walikota Subulussalam untuk tetap mengacu keperaturan dan perundang undangan dalam penyelesaian Pilkampong. Karena Abouse Of Power adalah (Penyalahgunaan Kekuasaan) benarkah ini kesewenang wenangan?

Safran Kombih, SH.MH menurutnya “Putusan Walikota memerintahkan Pemilihan ulang itu tindakanya TERMASUK sebagai bentuk Abause of power, secara hukum PEMILIHAN ULANG itu dapat dilakukan MANAKALA sudah ada PERINTAH dari HAKIM PTUN. Untuk mematahkan putusan tersebut maka menurut saya PEMENANG PILKAMPONG di Makmur Jaya sebaiknya menggugat putusan Walikota pemilihan ulang ke PTUN.” Kata Praktisi Hukum yang juga Putra Daerah kota Subulussalam Safran Kombih, SH.MH saat dimintai tanggapannya.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Subulussalam menanggapi “YARA Menduga Putusan Walikota Subulussalam Batalkan Hasil Pilkampong Makmur Jaya Karena Adiknya Kalah

Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian membatalkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam terkait hasil pemilihan Kepala Kampong setempat. Kabar pembatalan Keputusan BPK Makmur Jaya itu beredar luas di tengah-tengah masyarakat termasuk diberita media online.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Kampong serentak di Kota Subulussalam diikuti 49 Kampong yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2022 lalu. Dari jumlah tersebut, ada 4 Kampong yang bersengketa diantaranya, Kampong Subulussalam Utara, Makmur Jaya, Dasan Raja, dan Bukit Alim. Pada tanggal 15 November 2022 lalu, Walikota hanya melantik 46 Kepala Kampong menyisakan 3 Kepala Kampong yang belum dilantik karena masih dalam sengketa. Sedangkan, Kepala Kampong Subulussalam Utara turut dilantik karena pihak penggugat telah mencabut gugatannya.

Menanggapi keputusan Walikota membatalkan Keputusan BPK Makmur Jaya itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, Edi Sahputra Bako angkat bicara. Edi Sahputra Bako menduga keputusan Walikota Subulussalam membatalkan Keputusan BPK dan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di Kampong Makmur Jaya KARENA KANDIDAT yang kalah tak lain merupakan ADIK KANDUNG Walikota Subulussalam H. Affan Alfian.

” Berat dugaan kebijakan Walikota membatalkan Keputusan BPK Makmur Jaya bisa saja memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, Seperti kita ketahui, kandidat yang kalah merupakan adik kandung Walikota ” ungkap Edi kepada wartawan, Rabu (23/11/2022).

Menurut Edi, Walikota Subulussalam seharusnya melantik terlebih dahulu kandidat yang Menang dalam Pemilihan, Jikapun ada sengketa Bagi yang merasa ada kejanggalan atau dugaan curang dalam proses pemilihan bisa dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumber: Tokoh Masyarakat, Anton T

#tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER