SHARE NOW

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

JAKARTA | TVNYABURUH — Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDPS) Yusuf Wibisono menyambut ditekennya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu terbit pada Sabtu, 19 November 2022, dengan UMP 2023 ditetapkan naik 10 persen.

Dia menjelaskan buruh buruh menuntut kenaikan UMP 13 persen, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yaitu dari inflasi inflasi 8 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Sedangkan pengusaha yang menetapkan kenaikan UMP 2023 setara dengan kenaikan UMP tahun 2022, yaitu kisaran 1-2 persen saja—menghendaki UMP berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Keputusan pemerintah yang menetapkan UMP 2023 maksimal 10 persen menurut saya jalan tengah yang cukup bijaksana,” ujar dia saat dihubungi pada Ahad, 20 November 2022, yang dikutip dari tempo.com

Karena, katanya, dalam kondisi perekonomian 2023 yang akan sulit seiring resesi global , penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 akan memberatkan pengusaha. Terutama industri padat karya yang banyak bergantung pada ekspor. Namun jika UMP berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, dia menilai sangat tidak adil bagi buruh.

Dengan keputusan ini, Yusuf melanjutkan, kenaikan UMP 2023 minimal setidaknya dapat mengkompensasi inflasi 2023 yang diperkirakan  di kisaran 6-8 persen. Dengan proyeksi inflasi tahun depan yang akan lebih tinggi, menurut dia UMP 2023 memang minimal harus naik di kisaran 7-8 persen.

“Ketika nanti resesi global berakhir, perekonomian sudah pulih kembali, UMP selain memperhitungkan inflasi juga harus memperhitungkan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang ditunjukkan oleh proksi pertumbuhan ekonomi,” ujar Yusuf.

Dia pun menjelaskan, UMP 2023 sudah selayaknya naik lebih tinggi dari kenaikan UMP tahun lalu. Karena UMP tahun 2022 yang berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya naik rata-rata 1,09 persen.

Dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 ini yang diperkirakan ada di kisaran 6-7 persen, kenaikan UMP 2022 yang hanya 1,09 persen jelas sangat tidak mampu, upah buruh rill tertekan luar biasa di tahun ini. “Kenaikan UMP 2022 yang hanya 1,09 persen ini juga tidak sebanding dengan produktivitas buruh, yang bisa kita dekati dengan pertumbuhan ekonomi 2022 yang diperkirakan akan diatas 5 persen,” ucap Yusuf.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Pemnaker Nomor 18 Tahun 2022 itu pada Sabtu, 19 November 2022. Ia menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan nilai minimum karena dinilai belum mengakomodiasi dampak kenaikan inflasi. 

“Penetapan upah minimum melalui formula PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodasi dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat karena upah minimum tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang,” ujarnya melalui video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022.

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan UMP dan UMK akan berlaku pada 1 Januari 2023. Periode penetapan dan pengumuman UMP pun mundur dari yang semula dilaksanakan pada 21 November Tahun 2022 menjadi paling lambat 28 November 2022.

Sedangkan UMK, yang sebelumnya diumumkan paling lambat 26 November 2022, diperpanjang menjadi paling lambat 7 Desember 2022. Perubahan waktu pengumuman UMP dan UMK dilakukan agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menghitung upah minimum sesuai dengan formula baru.

#tim

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER