SHARE NOW

KRL-KKN: Tolak Kepentingan Oligarki, UU Dibuat Harus Sesuai Aspirasi Rakyat

JAKARTA | TVNYABURUH — Sejumlah Mahasiswa bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam KRL – KKN (Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi Nepotisme), melakukan Mimbar Bebas di taman 1955  Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Rabu, (25/05/22).

Mereka, menyuarakan segala bentuk produk hukum harus sesuai dengan Pancasila yang tertuang dalam  UU No.15 tahun 2019 atas perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Fazri dari FMJ yang terlibat dalam KRL- KKN mengatakan,” setelah di sahkannya Revisi Undang-Undang RUU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang menjadi landasan hukum Omnibuslaw untuk legalitas UU. Berdarah yaitu UU Cipta Kerja, UU No 11/2020, hal ini telah mencederai Pasal 2 UU 12/2011 menerangkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara,” ucap fazri.

Tambahnya, karna sudah jelas semua produk dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus meninjau pasal tersebut.

Arki sebagai humas KRL-KKN menegaskan point 5 dalam hasil Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yaitu, Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang.

Berpijak hal tersebut humas KRL-KKN Arki menolak dengan tegas pengesahan perubahan kedua UU No.12/2011 dan menyerukan kepada seluruh komponen untuk melakukan gerakan penolakan bahwa pengesahan UU ini bukan hanya menjadi penolakan kaum buruh/pekerja karena seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi korban dari regulasi disahkan nya UU ini, bukan hanya UU No.11/2020 yang akan berlaku tapi sudah ada 2 atau 3 prodak UU yang akan di omnibus kan.

Diketahui,  5 dari 17 tutuntan KRl – KKN :
1. Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indonesia menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang
mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat.

3. Menuntut para penghianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya.

4. Para oligarki dan penghianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendalirepublik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak.

5. Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang.

Laporan: Hilman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER