SHARE NOW

KPI Dukung Rizal Ramli Dan Mengajak Rakyat Perjuangkan Presidential Threshold 0%

JAKARTA | Tvnyaburuh.com – Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Alim Bara Mendukung Langkah Aktivis Senior yang juga Ekonom Rizal Ramli Dan mengajak Rakyat Sama-sama memperjuangkan Presidential Threshold Nol persen.

Dalam pernyataannya Rizal Ramli menyebut demokrasi yang kini dianut di Indonesia cenderung sistem otoriter, bahkan menjadi demokrasi kriminal karena berbasis politik uang.

Ia mencontohkan dengan UU Pemilu yang kini berlaku jika akan mencalonkan diri sebagai Bupati harus menyiapkan sewa partai yang dananya satu partai mencapai Rp20 miliar.

“Ingin menjadi bupati harus menyiapkan sewa partai, satu partai Rp20 miliar, tiga partai Rp60 miliar. Gubernur Rp100 sampai 300 miliar, presiden Rp1,5 triliun. Siapa yang punya uang bisa sewa partai. Partai hanya kendaraan doang,” ungkap Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga mengungkapkan bahwa cara-cara ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang disebutnya sebagai KW1, KW2, KW3, KW4.

“Bukan cuma KW3, KW4, korupsi pula. Sehingga yang terpilih bukan loyal kepada rakyat dan bangsanya tetapi loyal kepada bandar dan cukongnya, para oligarki ini,” tambahnya.

Untuk itu ia pun tegas memperjuangkan hak rakyat dalam demokrasi dengan menghilangkan presidential threshold.

Kita harus berubah kembalikan hak rakyat dengan menghapuskan threshold untuk pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati. yang penting partai yang mengajukannya lolos Verifikasi,” tambah Rizal Ramli.

“Kalau threshold partai bolehlah 1 persen, sehingga banyak calon untuk jadi Presiden, Gubernur dan Bupati tanpa perlu ngeluarin uang,” lanjut Rizal Ramli.

Ia juga mengatakan silahkan rakyat yang memilih di tahap satu, toh sebulan berikutnya hanya ada dua calon, jadi betul-betul demokrasi itu yang pilih rakyat bukan bandar atau cukong.

Alim mengajak elemen Rakyat berjuang bersama kampanyekan Presidential Threshold Nol Persen kepada Civil Society, Gerakan Rakyat, Mahasiswa, Buruh, Petani dan juga semua elemen stakholder Demokrasi. Kita bersuara turun kejalan dan berkampanye di media sosial dan di daerah masing-masing, sangat penting bagi setiap warga negara yang memiliki hak konstitusi mari sama-sama kita gugat ke MK berbondong-bondong mengajukan JR agar Demokrasi indonesia tetap tegak.

#tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER