ROKAN HILIR | Pilar Ke IV demokrasi pembangunan nasional, hingga saat ini masih terus memantau kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) di bawah kepemimpinan H. Sulaiman yang sa’at ini di tunjuk sebagai Plt Bupati Rokan Hilir, terkait dengan sederetan keluhan di kalangan banyak pihak dalam roda Kepemerintahan Daerah itu sendiri.
Dalam hal ini, hingga di 13 November 2024, dugaan sederetan persoalan yang berkaitan dengan dana APBD-P masih di keluhkan, dan di kabarkan sampai sa’at ini belum ada penyelesaian.
Dugaan sementara, ketidakstabilan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan kegiatan tersebut, di sebabkan adanya miskomunikasi antar berbagai pihak, sehingga korban yang menerima dampak dari persoalan tersebut tak bisa di hindarkan.
Berdasarkan pada cuplikan video yang beredar di kalangan masyarakat luas, Plt Bupati Rokan Hilir membantah akan tudingan terhadap dirinya, bahwa terkendalanya persoalan tersebut yang berkaitan dengan dana APBD-P di tahun 2024, tak hanya itu, Plt Bupati Rokan Hilir, H. Sulaiman juga menyebutkan, bahwa bawahannya tidak becus dalam bekerja, sehingga persoalan sedemikian tak bisa di hindarkan ” Demikian yang dapat di simpulkan dari keterangan Plt Bupati Rokan Hilir melalui cuplikan video yang telah beredar.
Sementara itu, di waktu sebelumnya, sekda Rokan Hilir Fauzi Efrizal mengatakan bahwa ” Sebagai bawahan, tentunya kita telah menyiapkan segala sesuatunya, untuk kelangsungan roda kepemerintahan daerah ini, karna sifatnya menyangkut hajad hidup orang banyak ” Ucap Fauzi Efrizal di beberapa waktu lalu, sebelum munculnya keterangan dari Plt Bupati Rokan Hilir.
Di sisi lain, dampak dari persoalan tersebut, salah satu kepala Opd Daerah sa’at di konfirmasi terkait persoalan tersebut, Asril Arif mengatakan bahwa ” Sampai sekarang, baik dari kalangan PNS, Honorer, maupun para staff di ruangan lingkup kerjanya, belum bisa menerima gaji, hal itu di sebabkan bahwa seluruh kepala Opd daerah masih menunggu keputusan Dana APBD-P di tahun 2024 ini ” Ucap Asril Arif sa’at di konfirmasi terkait persoalan tersebut pada rabu siang 13/11/2024.
Asril Arif kembali melanjutkan ” Kendati demikian, jika APBD-P di tahun 2024 ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan hak para pekerja, baik di kalangan PNS maupun honorer akan terselesaikan ” Ucap kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir terkait persoalan tersebut.
Reporter: Handoko
