Diduga Alami Kemacetan Terhadap Kinerja BPKAD Rokan Hilir, Sederetan Keuangan Daerah Masih Di Keluhkan.
ROKAN HILIR | Masih membahas kinerja BPKAD Rokan Hilir, yang mana Hingga Selasa 09 Juli 2024,publik masih terus menyoroti perkembangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui BPKAD Rohil, terkait dengan sejumlah keluhan yang beredertan dengan sendatan ekonomi Daerah.
Sementara itu di ketahui, keluhan yang berderetan dengan tunda bayar, bukanlah pertama kalinya yang terus mencuat ke permukaan publik, namun sayangnya, hingga saat ini persoalan tersebut masih menjadi keluhan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam tunda bayar dari Pemerintah Daerah Rohil (Pemkab Rokan Hilir)
Dugaan sementara, hal tersebut terjadi di sebabkan lemahnya kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui BPKAD Rohil, sehingga persoalan tersebut tak bisa di hindarkan.
Hal tersebut berkesesuaian terhadap keterangan dari pihak Aparatur Sipil Negara(ASN di Rokan Hilir) terhadap wartawan Selasa Siang.
Dalam penjelasannya,ASN yang tak ingin di sebutkan nama mengatakan bahwa ” Iya kami bingung bang melihat persoalan keuangan daerah ini yang terlihat mengalami kemacetan dalam Perekonomian Daerah, hal itu berdasarkan, lambatnya pembayaran gaji terhadap kami, belum lagi soal TPP yang tak bisa di bayar penuh oleh Pemerintah Daerah, misalnya, dari sekian bulan, yang di bayar hanya sekian bulan, artinya tak penuh lah, sifatnya nyicil, namun kendati demikian, kami sangat mengharapkan, agar kedepannya masalah keuangan ini jangan sampai tersendat seperti ini lah, agar kita bisa bekerja dengan baik, tanpa harus mempunyai beban fikiran terhadap kebutuhan keluarga ” jelas ASN tersbut kepada wartawan.
Tak hanya itu, Hal yang sama juga di katakan oleh pihak rekanan kontraktor saat berjumpa wartawan Selasa 09/07/2024 di salah satu OPD Daerah terkait tunda bayar.
“hari ini kita kembali lagi ke Dinas terkait , untuk melakukan administrasi dari pembangunan fisik yang mengalami tunda bayar, setelah ini, kita pun belum tau kapan kegiatan ini bisa bayar oleh pihak terkait bang, kadang kala berkas yang sudah kita masukan ke BPKAD menjadi kadarwasa hingga harus kembali lagi ke Dinas terkait agar di perbaharui oleh Dinas terkait, pusing la bang intinya ” Ucap pihak rekanan kepada wartawan.
Sementara itu, kepala BPKAD Rokan Hilir masih terus bungkam terhadap konfirmasi wartawan, hingga pemberitaan ini kembali di terbitkan.
Reporter: Handoko
