SHARE NOW

Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan Diberhentikan dari Pengurus PBNU

DELISERDANG | Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan diberhentikan dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmad 2022-2027.

Ashari sebelumnya menjabat sebagai Bendahara PBNU. Pemberhentian dirinya ini sesuai dengan surat keputusan PBNU Nomor: 01.b/A.II.04/06/2023.

Keputusannya ditandatangani oleh Ketua Umum, KH. Yahya Cholil Staqut, Sekretaris Jenderal Drs. H. Saifullah Yusuf hingga KH. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Akhmad Said Asrori.

Sesuai Surat Keputusan PBNU yang beredar selain Ashari Tambunan setidaknya ada 6 orang lain yang juga diberhentikan.

Di antaranya Dr. KH. Amiruddin Nahrawi, Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd. dan H. Robikin Emhas yang diberhentikan dari jabatan Ketua PBNU.

Kemudian ada juga H. Mardani H. Maming dari jabatan Bendahara Umum PBNU.

Kemudian memberhentikan H. Ahmad Nadzir dan H. Burhanudin Mochsen.

Dalam SK tersebut disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama ini.

Posisi mereka langsung ditempati oleh pengurus yang lain saat ini.

Beredarnya SK pemberhentian terhadap Ashari Tambunan dan beberapa orang pengurus PBNU ini langsung menjadi pembicaraan.

Banyak pihak di Deli Serdang yang mengaitkan pemberhentiannya ini diduga ada kaitannya dengan langkah Ashari Tambunan yang kini sudah terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara, Marahalim Harahap yang dikonfirmasi menjelaskan dirinya tidak bisa mengomentari keputusan PBNU ini.

Disampaikannya ia tidak bisa berkomentar lebih jauh.

Ia sendiri menyebut belum ada membaca SK perubahan pengurus PBNU itu.

“Memang banyak yang tanya sama saya sebelumnya apa benar (Ashari Tambunan) diberhentikan?. Saya nggak tau belum ada baca SK nya. Saya mana bisa mengomentari keputusan PBNU. Saya kan PWNU,” kata Marahalim.

Hingga berita ini diturunkan www.tribun-medan.com masih berusaha untuk meminta tanggapan Ashari Tambunan.

Selama ini Ashari dikenal sebagai tokoh NU di Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara Syaiful Syafri menilai pemberhentian Ashari Tambunan sebagai Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dilakukan secara sepihak. 

“Pemberhentian Ashari Tambunan dari jabatan bendahara PBNU priode 2022-2027 itu adalah pemberhentian sepihak oleh pengurus yang dipimpin ketua umumnya KH Yahya Cholil Staquf. Namun sebagai kader NU yang militan dan mantan ketua DPW NU Sumut sejak tahun 2013 hingga 2022, yang namanya Ashari Tambunan tidak pernah berhenti, ia tetap NU,” kata Syaiful Syafri, Kamis (14/9/2023).

Menurut Syaiful Syafri, jabatan bendahara yang diemban Ashari Tambunan merupakan hasil muktamar ke 34 NU yang digelar di Lampung pada 2021 silam. 

Syaiful Syafri menduga, ada kaitannya pencopotan Ashari sebagai bendahara PBNU lantaran Bupati Deliserdang itu juga maju sebagai Bacaleg DPR RI dari PKB.

Selain itu, Ashari Tambunan juga menjabat Dewan Syuro DPW PKB Sumut saat ini. 

“Mengenai apa ada hubungan dengan pencalonan sebagai Bacaleg DPR RI  Sumut 1 dari PKB  bisa aja terjadi atau kedudukan Ashari Tambunan sebagai Dewan Syuro DPW PKB Sumut,” kata Syafri.

Jika pun hal itu benar, menurut Syafri tak seharusnya Ashari Tambunan diganti sebagai bendahara PBNU.

Sebab menurut Syafri, PKB lahir dari kalangan Nahdatul Ulama. 

“Memang kepemimpinan NU priode 2022 – 2027 menegaskan bahwa pengurus NU tidak boleh rangkap jabatan sesuai Peraturan NU Nomor 12 tahun 2022 tentang rangkap jabatan. Namun jika kita berpedoman awal lahirnya PKB tahun 1998 dari rahim NU, harusnya apapun jabatan Ashari Tambunan di luar NU tidak harus di persoalkan,” tutup Pj Bupati Batu Bara tahun 2008 itu.

#red

Sumber: tribunmedan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER