SHARE NOW

Baru Menjabat Kapolda Sumut, Irjen Agung Kena ‘Sentil’ Direktur Pushpa: Jangan Jago Seremonial Saja

SUMATERA UTARA | Irjen Agung Setya Imam Effendi, penjabat baru Kapolda Sumut langsung mendapat kritik dari Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Sumut, Muslim Muis.

Menurut Muslim Muis, Agung sebagai mantan Asisten Operasi Kapolri harus bisa memberikan bukti nyata dalam menangani persoalan yang ada di Sumut, khususnya menyangkut kejahatan.

Muslim bilang, jangan sampai Agung cuma pandai dan jago seremonial saja.

Masyarakat Sumatera Utara butuh action, bukan politis, bukan cuma seremonial saja ketemu-ketemu, rapat, tetapi hasilnya enggak ada, keamanan semrawut,” kata Muslim Muis, Sabtu (22/7/2023).

Selain diharapkan mampu menekan angka kejahatan jalanan, lulusan Akpol 1988 itu juga diminta bisa memberantas narkoba, judi, dan premanisme.

Menurut Muslim Muis, rata-rata kejahatan yang diketahuinya berlatarbelakang karena narkoba.

Dia tidak mempermasalahkan jika Irjen Agung membahas isu keamanan dengan jajaran.

Namun apa yang dibahas harus memiliki tujuan dan target.

Jika seandainya hari ini rapat, maka berikutnya harus ada evaluasi kinerja, apakah langkah itu efektif atau tidak.

Jika belum, maka harus disusun langkah selanjutnya.

Jadi bukan sekadar rapat dan panggil sana-sini tidak ada hasil maupun action.

“Rata-rata untuk narkoba hasil kejahatannya. Sedikit yang untuk makan atau istilahnya membegal karena lapar,” kata mantan Wakil Direktur LBH Medan ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang dikeluarkan pada tahun 2022, Sumatera Utara nomor satu angka kejahatan.

Kemudian, sejak beberapa bulan belakangan juga marak aksi geng motor, tawuran, begal, judi dan narkoba di Kota Medan.

Bahkan, di Kabupaten Sergai, ada seorang tukang becak yang tewas diduga dibegal, digebuki, lalu dibuang ke kebun kelapa sawit.

Catatan Muslim Muis lainya ialah soal perjudian.

Judi dianggap meresahkan karena banyak masyarakat kalah bermain judi, kehabisan uang, lalu melakukan kriminal.

“Judi, kejahatan berat dan sebagainya jangan lupa. Beberapa pekerjaan yang belum tuntas pun harus rampung,” ucapnya.

Kritik tajam juga sempat disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Rahmad Muhammad kepada Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Menurut Rahmad, kehadiran Agung di Polda Sumut harus bisa menjawab keluhan masyarakat.

“Maraknya kasus narkoba, premanisme, curanmor, judi, geng motor, begal dan kawan kawannya yang semakin merajalela belakangan ini, harus segera dituntaskan untuk menjamin rasa aman dan kepuasan masyarakat di Sumatera Utara,” kata Rahmat kepada Tribun-medan.com, Kamis (20/7/2023).

Ia menyampaikan, Kapolda Sumut juga harus mengintruksikan agar jajarannya menjalankan prosedural hukum secara profesional dan akuntabel.

Menurutnya, dalam tindakan hukum, kepolisian harus tetap menjalankan mekanisme Hukum dan HAM yang sudah diatur melalui seabrek peraturan internal yang ada ditubuh kepolisian.

Termasuk perintah tembak mati begal, sebagaimana yang sempat diminta oleh Walikota Medan Bobby Nasution yang dianggap akan berpotensi melanggar HAM.

“Penegakan hukum atas banyaknya kasus yang ada juga harus dijalankan dengan mekanisme yang benar, dalam situasi dorongan kepada polisi untuk tembak mati terhadap pelaku begal,” sebutnya.

“Polda Sumut harus berani menyatakan sikap bahwa pernyataan Bobby soal tembak mati tak mungkin dijalankan oleh kepolisian, karena bertentangan dengan aturan yang ada,” sambungnya.

Dikatakan Rahmad, proses penegakan hukum yang ada juga harus jauh dari praktik-praktik kekerasan, penyiksaan, praktik suap dan praktik pemerasan terhadap pelaku atau telapor tindak pidana.

Karena, KontraS menilai ada beberapa kasus yang viral, seperti polisi meminta sejumlah uang untuk menutup perkara atau memeras tersangka.

“Isu itu semakin kuat ketika tahun lalu Polrestabes Medan diduga menerima suap dari istri bandar narkoba sejumlah Rp 300 juta, dan juga viralnya kasus pemerasan terhadap dua transpuan yang diperas Rp 50 juta sebagai dalih perdamaian,” bebernya.

Rahmat menegaskan, Kapolda yang baru harus bekerja keras untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

Menjawab rasa ragu atas kemanan dan ketertiban yang selama ini terjadi dan juga menyelesaikan proses hukum yang masih mangkrak di meja-meja penyidik.

“Proses hukum atas banyaknya kasus yang masih mandek seperti perkara DPO, itu harus diselesaikan demi rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, praktek oknum polisi nakal juga harus disanksi tegas agar tidak terjadi lagi kedepannya,” pungkasnya.

Kasus Pemerasan Oknum Polda Sumut

Beberapa minggu terakhir, kasus yang paling menonjol dan menjadi perhatian publik adalah kasus pemerasan yang dilakukan penyidik Dit Reskrimum Polda Sumut terhadap dua orang transpuan.

Ada empat polisi yang sudah terbukti melakukan pemerasan.

Mereka adalah Ipda PG, Bripka AK, Brigadir D dan Briptu AS.

Sayangnya, keempat polisi ini cuma dijatuhi sanksi demosi.

Karena hukuman yang ringan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bereaksi keras.

“Sudah sepatutnya secara hukum, Dit Reskrimum Polda Sumut harus segera menetapkan empat anggota polisi terduga pelaku pemerasan dan penjebakan kasus sebagai tersangka dan melalukuan penahanan,” kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Senin (17/7/2023).

Irvan menilai, seluruh bukti yang diserahkan pihaknya sudah memenuhi syarat untuk menetapkan satu perwira Polwan berinisial PGMS dan tiga lainnya sebagai tersangka.

Bahkan, mereka juga sepatutnya ditahan di sel pidana umum, bukan hanya Patsus seperti sebelumnya.

Mereka mengancam, apabila Direktur Reserse Kriminal Umum tidak segera menetapkan tersangka dan menahan empat personel, mereka akan bersurat ke Mabes Polri agar kasus diambil alih.

“Adapun pasal yang disangkakan dalam hal ini 368, 220 & 318 KUHP, dengan ancaman 9 Tahun penjara telah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan,” pungkasnya.

Selain mendesak Polda Sumut untuk mempidanakan empat polisi pemeras tersebut, LBH Medan juga mendesak agar pelaku dipecat.

Pasalnya, keempat polisi pemeras ini patut diduga sudah melakukan pelanggaran kode etik berat, sebagaimana Pasal 17 Ayat (3), Pasal 5, 7 dan 8 Perpol Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara RI dan diduga telah melanggar pasal 368, 220 dan 318 KUHPidana, UUD 1945, UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM, ICCPR dan Duham.

Menurut Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, ia merasa kecewa dengan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang hanya menjatuhi empat polisi pemeras ini dengan hukuman ringan.

“LBH Medan menduga bahwa putusan komisi etik ini merupakan bentuk pembelaan terhadap anggotanya,” kata Irvan, dalam siaran pers yang diterima Tribun-medan.com, Rabu (12/7/2023).

Irvan mengatakan, bahwa putusan ringan terhadap empat polisi pemeras itu juga menjadi bukti ketidakprofesionalan Polda Sumut dalam menindak anak buahnya yang terang-terangan melakukan pemerasan.

“Seharusnya komisi etik Polda Sumut menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Irvan.

Ia mengatakan, berdasarkan analisis dan pengamatan LBH Medan, empat polisi pemeras itu, yakni Ipda PGMS, Bripka AK, Brigadir DCBD dan Briptu AS sudah melakukan dugaan pemerasan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

“Dalam kasus ini, adanya pemufakatan jahat dan berdampak pada keluarga, masyarkat, institusi dan atau menimbulkan akibat hukum,” terang Irvan.

Selain itu, kasus ini pun menjadi perhatian publik, serta memenuhi unsur pidana. 

“LBH Medan menilai putusan komisi etik Polda Sumut kontradiktif dengan sikap Kapolda Sumut yang menyampaikan secara tegas kepada publik dengan tidak mentolerir anggota polisi yang melakukan pelanggaran, sebagaimana yang telah disampaikan melalui Kabid Humas Kombes Hadi,”

“Namun LBH Medan menduga hal itu cuma lip service semata,” kata Irvan.

Oleh karena itu, lanjut Irvan, LBH Medan mendesak penutut untuk melakukan banding.

“Jika hal tersebut tidak dilakuan, maka sudah seharusnya perkara ini diambil alih Mabes Polri guna terciptanya keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat khususnya korban,” tegas Irvan.

Pengejaran Bandit Kelas Kakap Samsul Tarigan

Kasus menonjol lain yang jadi perhatian publik adalah pengejaran terhadap Samsul Tarigan.

Samsul Tarigan adalah Ketua Satgas OKP di Sumut yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polrestabes Medan karena melakukan penyerangan terhadap polisi saat menggerebek barak narkoba di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Samsul Tarigan juga merupakan pengelola barak narkoba dan judi, serta pemilik diskotek Sky Garden atau Key Garden, tempat yang diduga menjadi lokasi pesta narkoba, karena di sana sering terjadi kasus overdosis yang kemudian tak jelas penanganannya.

Selama Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menjabat, Samsul Tarigan tak juga ditangkap.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, maraknya begal di Kota Medan dan sekitarnya tak terlepas dari keberadaan para DPO ini.

Misalnya saja Samsul Tarigan.

Lelaki bertubuh gempal yang sempat terekam memimpin penyerangan terhadap petugas Polrestabes Medan ini diketahui merupakan pengelola barak narkoba di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Sejumlah pelaku kejahatan, baik itu geng motor dan begal, acapkali diduga pergi ke barak narkoba, untuk mengonsumsi sabu-sabu.

“Inikan sangat-sangat membahayakan. Kalau DPO-DPO itu masih berkeliaran, itu tanggung jawab polisi. Maraknya begal ini juga berkaitan dengan para DPO ini, karena mereka kan pelaku kriminal,” kata Irvan, Senin (17/7/2023).

Irvan mengatakan, dari catatan LBH Medan, jumlah DPO seluruh jajaran Polda Sumut ada 60-an, bahkan lebih.

Atas hal tersebut, kedepannya LBH Medan berencana untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah, agar DPO pelaku kejahatan bisa segera ditangkap dan dipenjarakan. 

“Memang secara hukum, regulasi DPO ini tidak jelas diatur, cuma dalam perkap Kapolri saja. Maka dari itu, LBH Medan juga akan mengajukan permohonan untuk mendorong pemerintah harus punya regulasi khusus,” ungkapnya.

“Memang secara hukum, regulasi DPO ini tidak jelas diatur, cuma dalam perkap Kapolri saja. Maka dari itu, LBH Medan juga akan mengajukan permohonan untuk mendorong pemerintah harus punya regulasi khusus,” ungkapnya.

Irvan bilang, regulasi yang ia maksud menyangkut masa waktu atau tenggat status DPO. 

“Misalnya DPO itu dikeluarkan sama polsek. Kalau berhasil harus dikasih reward,” kata Irvan.

Ia mengatakan, jika penanganan DPO tidak bisa ditangani di level bawah, maka sudah sepatutnya penanganannya diambil alih oleh satuan yang lebih tinggi.

“Kalau tidak berhasil (ditangkap), DPO itu harus diambil alih oleh yang lebih atas, misalnya polres, atau polda,” sambungnya.

Irvan mengungkapkan, dengan hadirnya Irjen Agung Setya Imam Effendi, besar harapan para DPO dan pelaku kejahatan ini bisa ditangkap. 

“Masih enggak jelas, DPO yang kami laporkan di Polda ada dua orang belum ditangkap. Makanya harus ada regulasi khusus, DPO itu tanggung jawab Polda,” pungkasnya.

Samsul Tarigan, terduga gembong narkoba dan pengendali barak narkoba serta judi di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang tak kunjung ditangkap Polda Sumut.

Dari beberapa jenderal yang ada di Sumut ini, tak satupun mampu menangkap Samsul Tarigan, pria yang kini masih menjabat sebagai Ketua Satgas OKP di Sumut.

Sejak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polrestabes Medan, Samsul Tarigan yang turut mengelola Diskotek Key Garden, hiburan malam yang sering diduga menjadi wadah pesta narkoba jenis sabu dan ekstasi ini bebas berkeliaran tanpa ditangkap polisi.

Bahkan, baru-baru ini Samsul Tarigan terekam santai menghadiri acara pernikahan sang anak Jona Tarigan, yang juga caleg dari PDI Perjuangan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap Samsul Tarigan.

Untuk menangkap bandit perut buncit itu, Fatir berkoordinasi dengan Dit Reskrimum Polda Sumut. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirkrimum Polda Sumut, kemudian dengan Sat Intel Polrestabes Medan, sudah bersama-sama melakukan penyelidikan Samsul Tarigan, tujuannya untuk segera dapat menangkap,” kata Fathir kepada Tribun-medan.com, Rabu (5/7/2023).

#tim

Sumber: tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER