SHARE NOW

Perusahaan Pengelola Parkir Menjerit Kebijakan Bobby Dinilai Terlalu Kejam

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDAN | (Jumat, 26/4/2024). Kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menggratiskan biaya parkir pinggir jalan dinilai terlalu terburu-buru bahkan menjurus tindakan yang kejam, sebab, kebijakan ini sangat merugikan perusahaan pengelola parkir serta menghilangkan penghasilan dari para juru parkir yang notabene warga Kota Medan.

Salah seorang pengusaha pengelola parkir sebagaimana dikutip dari Mimbarumum.com, Jumat (26/4/2024), mengaku kecewa dengan kebijakan yang beralasan kebocoran PAD.

“Terkait pernyataan Bapak Bobby Nasution selaku Walikota Medan yang kami nilai keliru dan tidak tepat sasaran dalam meniadakan pembayaran tunai. Kita terbuka saja, di sini terdapat pihak ketiga atau perusahaan yang bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pengelolaan parkir dalam hal penyediaan alat bayar e parking. Saya kira hal ini perlu ditinjau kembali, Karena apa? Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, pengelola harus memiliki alat transaksi elektronik, yang mana pihak Dinas Perhubungan Kota Medan, telah menunjuk salah satu vendor yang kita sebut pihak ketiga sebagai penyedia alat dan penyedia aplikasi, yang kemudian pihak pengelola wajib membeli alat bayar parkir dari vendor yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan senilai Rp2,8 juta, dengan pembiayaan perhari senilai Rp20 ribu. Katanya, ini biaya untuk aplikasi tersebut,” ungkap pria berkulit sawo matang ini.

Yang lebih janggal lagi, lanjutnya, uang yang masuk ke dalam mesin atau alat E Parking tersebut harus parkir dulu selama satu minggu dan di potong 1% persen sewaktu mengembalikannya kepada pihak pengelola. Jadi di sini pihak pengelola harus membayar penuh setorannya per hari ke Pemerintah Kota Medan, yang dibayarkan via transfer ke rekening yang ditunjuk.

“Pertanyaannya, jadi alat ini gunanya untuk apa dibeli? Sama aja kan mengakali kami, perusahaan perparkiran yang ditunjuk secara resmi oleh Dishub Kota Medan,” sesalnya, kecewa.

Ia pun mengaku heran dengan sebutan pungutan liar (pungli). Sebab perusahaan yang dikelolanya melewati proses tender.

“Jadi dimana letak pungli yang dituduhkan kepada pihak jukir dan pengelola? Atau, siapa sebenarnya yang pungli? tegasnya.

Untuk itu ia pun menduga, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan berpotensi terlibat terkait kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Hal yang dilakukan Pemko juga kami nilai represif dan terkesan buru-buru dalam mengambil suatu langkah terkait pengelolaan parkir, yang dimana Pemko tidak menghadirkan solusi di tengah masyarakat. Lalu, apakah sudah ada jaminan seluruh masyarakat Kota Medan benar-benar sudah memiliki kartu pembayaran elektronik dan siap dalam melakukan pembayaran secara elektronik?” sebutnya, yang mensinyalir belum semua masyarakat Kota Medan memiliki kartu E Parking.

Selanjutnya dia menyatakan kebijakan Pemko Medan menyebabkan kerugian kepada perusahaan pengelola parkir.

“Cara (kebijakan) cukup kejam sebagai mitra dalam bekerja sama. Kenapa saya katakan demikian? Pihak pengelola yang ditunjuk itu sejatinya adalah mitra dari Pemko Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam mengelola sumber keuangan. Kita dalam bermitra tidak boleh mengambil keputusan sepihak seperti ini. Oportunis ini namaya,” katanya, dengan nada kesal.

Tuai Masalah

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution juga menilai penghapusan parkir konvensional (manual) tidak tepat karena terbukti banyak menimbulkan masalah. Bahkan Edwin sangat menyayangkan kebijakan Pemko Medan menghilangkan potensi PAD dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

Belum lagi, para juru parkir (jukir) menjadi menganggur bahkan dihadapkan dengan proses hukum dan dituding pungli kalau dilakukan kutipan.

“Ini kebijakan yang berlebihan karena banyak menimbulkan masalah dan merugikan banyak pihak. Kita harapkan masalah ini segera diselesaikan dengan mengevaluasi kebijakan. Kita tidak setuju potensi PAD dihilangkan bahkan petugas parkir menjadi pengangguran,” ujar Edwin Sugesti Nasution.

“Jangan karena kelemahan kinerja Dishub lantas dikorbankan petugas Jukir dan hilangnya PAD. Dalam hal ini, DPRD siap memberikan solusi sehingga penerimaan PAD dari parkir dapat maksimal,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, terhitung Selasa (2/4/2024), Pemko Medan secara resmi menggratiskan biaya parkir di seluruh lokasi yang tidak menerapkan sistem elektronik parking (e-parking) atau konvensional (manual). Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada lagi pembayaran parkir secara uang tunai atau cash.

 

#Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER