SHARE NOW

20 Tahun Rakyat Tidak Dapat Penyelesaian Tanah yang Berkeadilan di Sumatera Utara

20 Tahun Rakyat Tidak Dapat Penyelesaian Tanah yang Berkeadilan di Sumatera Utara

SUMATERA UTARA | Sehubungan dengan persoalan pertanahan secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat antara sesama instansi pemerintah maupun secara vestikal antara rakyat dengan koalisi pengusaha dan penguasa.

Di beberapa negara seperti finphina, Brazil dan Afrika masalah tanah 250 kasus dan bisa selesai 3 tahun namun di beberapa kabupaten di sumut ada yang sudah 20 tahun lebih pun tak kunjung rakyat dapat penyelesaian nye.

Lihat aja case di kabupaten Deli serdang ya di kec. Batang kuis, kec. Labuhan Deli terjadi seolah olah ada keruwetan seolah olah rumit karena tak ada acuan hukum hingga timbul legal opinion, seolah-olah ruwet ada klaim rakya. Padahal tak ada keruwetan jika di selesai kan dengan acuan hukum, acuan undangan undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri

B) Aturan sudah ada kok

UU pokok agraria ( UU NOS TAHUN 1960) dan PP no 40 tahun 1996 tentang HGU ada. Berakhir nye HGU wajid menyerah kan. Aica ke negara. HGU berakhir 9 Juli 2000 lalu di rekomendasi kembali dengan SK HGU, NO 10 , NO 53, NO 58, 42, oleh Menteri Negara agraria tahun 2002, 2003 dan sekaligus memberikan pembatalan SK HGU / rekomendasi pemberian HGU tersebut kerana pemegang HGU tak memenuhi syarat syara.

Jika sertifikat HGU tak pernah ada dan rekomendasi/ SK HGU sudah di batal kan maka apa yang jadi dasar kliam lagi? Pakai legal opinion..? Legal opinion tak ada dalam sumber hukum /hierarki sumber hukum Indonesia,

 

 

Jadi menurut UU pokok agraria dan PP 40 tahun 1996 maka adakan bekas pemegang HGU menyerah kan area TSB pada pemerintah /negara..? Ini lah sumber keruwetan pertama

C) selanjutnya jika sudah diserahkan pada negara maka sesuai ketentuan PP 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, YO UU NO 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yo PP no 6 tahun negara maka tanah yang sudah hbis HGU, atau tak ada HGU nye dan tak ada kliam rakyat di atas nye tentu nye di terbit kan sertifikat tanah milik negara yakni sertifikat hale pengelolaan. Setelah di terbit kan sertifikat hale pengelolaan barulah di terbitkan sertifikat HGU/ HP diatas nye. Pertanyaan apa kah HGU, PBG yang sekarang ada di desa helvetia kec. Labuhan deli, kecamatan Batang kuis, kec tanjung Morawa yang kata nya HGU di atas tanah milik negara itu ada lah HGB di atas tanah hak pengelolaan? Jika tidak maka HGB itu di atas tanah siape..? Privat atau pablik..? Ouh diatas HGU..? HGU jugak hak yang nempel. Itu jika ade HGU

D) sementara rekomendasi /SK HGU sudah di batal kan menteri , jadi HGB nye di atas tanah siape..? Pakai HGU / HGU AN? pakai HGU cacat /aspal? Waah ada acuan ketentuan UU agraria mengapa di abai kan..? Ya itu keruwetan kedua yach blusuk blusuk lahir kan legal opinion pula.

Jadi keruwetan masalah tanah di kebupaten deli Serdang itu sumbernya ya dari political will dari instansi vertikal yah ni BUMN dalam hal ini PTPN2 dan badan pertahanan nasional selalu yang di beri amanah menjalan kan hukum agraria yang seharusnya transparan/ dan menjalan kan atas publisitas dalam pendaftaran tanah. Kemudian di dukung oleh pemerintah daerah. Akibat nya yang pasti rakyat dan negara yang dirugikan.

Contoh tanah eks PTPN II yang diterbitkan HGB Tanpa melenyapkan hak milik negara sesuai amanat undang-undang, PP haruslah diterbitkan sertifikat tanah milik negara yakni hak pengelolaan ini bisa kita lihat di sertifikat HGB Perumahan perumnas mandala, HGB nya diatas tanah hak pengelolaan jadi apakah HGB citra land didesa helvetia dan desa- desa lainnya atau case sport center adalah diatas tanah hak pengelolaan ( tanah milik negara). Jika tidak maaka apa itu bukan penggelapan, korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, atau entah apalah namanya itu..?
Ruwet karena slanak slunuk, blusuk-blusuk acuan undang-undang dan peraturan pemerintah diabaikan.

Yaaa kita berdoa, mendoakan agar Plt. Gubsu yang baru ini akan sungguh-sungguh menerapkan hukum agraria dalam penyelesaian tanah di Sumatera utara ucap eddy susanto A. Md selaku tokoh masyarakat Sumatera Utara dengan begitu rakyat dan negara pastilah tidak ada yang dirugikan. Dan bumi air serta ruang angkasa digunakan sebesar-besar nya untuk kemakmuran rakyat bukan sebatas kata-kata manis atau mimpi.

#tim

Penulis: Edi Soesanto, Amd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER