SHARE NOW

Tidak terima PHK sepihak, Giono Buruh PTPLP HTI, minta dampingi Advokad gugat PHK nya.

MEDAN | TVnyaburuh – Tindakan sewenang-wenang dengan melanggar regulasi dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh kapitalis perkebunan di negeri ini bukanlah hal yang baru.Warisan budaya tuan Belanda di era penjahahan tempo dulu sepertinya terus dilestarikan hingga sekarang ini.

Hal ini seperti yang dialami oleh Giono Buruh Perkebunan PT Putra Lika Perkasa HTI Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

“Saya tidak terima dengan tindakan perusahaan yang terkesan sewenang- wenang ” Katanya kepada TVnyaburuh Minggu (06/02) saat di temui di kantor Hukum Jonni Silitonga,SH.MH & Rekan Medan.

Giono menjelaskan”

Pada tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Mandor Deres Legino menemukan soda api kurang lebih sebanyak dua sendok makan di perancah / bangkolan sepeda saya, dan soda api tersebut dibawanya ke kantor Afdeling.

Padahal soda api tersebut belum ada Saya gunakan untuk mencampur produksi, dan pada tanggal 11 Sepetember 2021 Perusahaan langsung menerbitkan Surat Peringatan ke III No:105/PLP-BAPK/IX/2021.

Dan pada tanggal 22 Januari 2022 Perusahaan Menerbitkan Surat PHK No.67/MTK/PLP/1/2022, dengan alasan PHK karena sudah mendapatkan Surat Peringatan ke III, dan masa berlaku Surat Peringatan ke III tersebut belum sampai 6 bulan.”Jelasnya.

Lanjutnya” Tindakan perusahaan ini Saya anggap sangat tidak wajar dan sangat keterlaluan, Surat Peringatan ke III yang Saya terima tidak didahului pemberian Surat Teguran, dan Surat Peringatan I dan II, sedangkan perbuatan Saya membawa soda api pada tanggal 08 September 2021 belum ada menibulkan kerugian bagi perusahaan” Ujarnya.

Jonni Silitonga SH.MH dalam kapasitasnya sebagai Advokad saat diminta pendapatnya mengatakan”
Bila kita rujuk kepada Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang- Undang No.11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2021 tentang PHK, maka tindakan PHK yang dilakukan oleh management PT Putra Lika Perkasa HTI Langgapayung ini, dapat dikategorikan pelanggaran undang- undang.

Aturan PHK itu sudah sangat jelas, wajib terlebih dahulu dilakukan perundingan Bipartit antara Buruh dengan Perusahaan dan tidak boleh diwakilkan, kalaupun Buruh tersebut terdaftar sebagai anggota serikat pekerja, saat dilakukan perundingan Bipartit Buruh yang bersangkutan wajib dihadirkan, terkecuali Buruh tersebut tidak mau hadir meski sudah dipanggil” Ucap Jonni Silitonga.

Lanjutnya” Yang sangat tidak logis, pemberian langsung Surat Peringatan ke III tanpa didahului Surat Teguran, serta Surat Peringatan I dan II, sementara kita ketahui kapasitas Surat Teguran dan Surat Peringatan adalah wujud dari pembinaan perusahaan kepada pekerjanya.

Dari perlakuan perusahaan ini dapat kita simpulkan bahwa keberadaan pekerjanya tidak dianggap sebagai stakeholder inti atau mitra strategis didalam berusaha, akan tetapi dianggap sebagai beban biaya perusahaan, sehingga untuk memperkecil harga pokok produksi,maka ada dugaan management terus mencari-cari kesalahan pekerjanya agar bisa di PHK, seperti yang dialami oleh Giono ini misalnya” ungkapnya.

Masih menurutnya” Terkait dengan perkara PHK ini yang terkesan sewenang- wenang, kami segera melakukan gugatan, dan kuasa sudah ditanda tangani.

Kalaupun perkara harus sampai ke Mahkamah Agung nantinya,karena perusahaan melakukan kasasi, kami akan ikuti.Tegas Jonni

Laporan: (Anto Bangun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER