SHARE NOW

Temuan Lengkap Komnas HAM soal Pelanggaran HAM di Kerangkeng Bupati Langkat

JAKARTA | TVNYABURUH.COM – Komnas HAM memaparkan temuan pelanggaran HAM di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Ada 12 dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan di sana.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan temuan pertama ialah pelanggaran hak untuk hidup karena ada penghuni yang tewas. Pelanggaran kedua terkait hak kebebasan pribadi.

“Pertama, hak untuk hidup. Ini minimal terkait enam orang yang meninggal. Tiga orang yang sudah fix informasinya dan tiga orang yang harus didalami lagi. Kedua, hak atas kebebasan pribadi. Jadi mereka tidak bisa ke mana-mana karena memang harus hidup di kerangkeng atau di awal yang kami sebut sebagai tempat serupa tahanan. Jadi kebebasan pribadinya terampas di situ sejak awal sampai akhir,” kata Anam saat jumpa pers virtual, Rabu (2/3/2022). Yang dilansir dari detiknewscom.

Anam mengatakan pelanggaran yang ketiga terkait hak berkomunikasi. Pelanggaran keempat ialah pelanggaran hak untuk tidak diperbudak dan praktik serupa perbudakan.

WW2

“Ketiga, adalah hak untuk berkomunikasi. Tidak secara bebas mereka dapat berkomunikasi. Berkeluh kesah kenapa mereka mengalami kekerasan dan sebagainya juga tidak bisa. Makanya tidak heran kenapa sepanjang ini tidak terpublikasi ada kondisi seperti ini karena memang hak berkomunikasinya tidak ada. Termasuk ketika mereka sudah menjadi eks penghuni, berhubungan dengan kami ketika proses penyelidikan ini mereka susah untuk bersuara,” tuturnya.

Anam menyebut pelanggaran kesembilan ialah tidak adanya hak memperoleh keadilan karena penghuni diminta menandatangani surat pernyataan. Pelanggaran kesepuluh ialah tidak adanya hak perlindungan untuk anak.

Pelanggaran kesebelas ialah tidak adanya hak atas pekerjaan sebab penghuni tidak diperkenankan memilik pekerjaan. Pelanggaran kedua belas ialah tidak adanya hak atas upah yang layak meski penghuni diberikan ekstra fooding usai dipekerjakan.

“Kesebelas, hak atas pekerjaan. Seperti yang tadi dijelaskan, di temuan-temuan kami, memang tidak ada pilihan yang merdeka untuk pekerjaan, yang ada adalah kerja paksa dan lain sebahainya. Kedua belas, hak atas upah yang layak dan adil,” ucapnya.

Rekomendasi Komnas HAM kepada Polda Sumatera Utara:

1. Penegakan hukum pidana bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat

2. Melakukan pendalaman informasi jumlah kematian lebih dari tiga orang

3. Melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat dan memberi sanksi jika terbukti

4. Melakukan proses yang direkomendasikan oleh Komnas HAM secara terbuka dan akuntabel transparan dan akuntabel

Rekomendasi Komnas HAM kepada BNN dan BNNK:

1. Melakukan evaluasi pemeriksaan

2. Memastikan tidak ada lagi tempat rehabilitasi serupa di wilayah Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia

3. Melakukan semua proses tersebut dengan transparan dan akuntabel sama seperti kepolisian

Rekomendasi Komnas HAM kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

1. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap seluruh fasilitas rehabilitasi termasuk tempat rehabilitasi yang ilegal, tidak memiliki izin, itu yang pertama

2. Membuat perencanaan dan penganggaran program-program rehabilitasi yang murah dan mudah diakses oleh warga negara terutama mereka yang membutuhkan

3. Melakukan pemulihan korban baik fisik maupun psikis.

Rekomendasi Komnas HAM kepada LPSK:

1. Melakukan perlindungan kepada saksi dan korban secara maksimal dengan fokus pada perlindungan saksi dan korban

Rekomendasi Komnas HAM kepada korporasi atau perusahaan:

1. Menghormati dan menjalankan prinsip hak asasi manusia

2. Menghindari praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia

3. Melakukan pengawasan dan pelaporan akuntabel.

#tim/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER