SHARE NOW

Sekum LJK Era24: Jangankan Sehektar, Sejengkal Tanahpun Tidak di Benarkan Mengeksekusi Hunian Rakyat Dengan Sertifikat Cacat Administratif atau HGU ASPAL

SUMATERA UTARA | TVNYABURUH —
Jadi Apa dasar PT.Ciputra melaporkan warga yang sedang bersengketa, apa bisa duduk pasal KUHP 551 sedang PT.Ciputra tidak memiliki alas hak dan tak memiliki IMB yang sebenarnya bukan subjek hukum pengklaim tanah.

Akta HGU 111 Klaim PTPN II
Yang bersengketa dengat Rakyat/personal di PN.Lubuk Pakam.
Adapun PT.Ciputra adalah pihak ke 3 yang menguasai lahan sengketa dan memasarkan lahan yang sedang bersengketa di PN.

Bahwa dari plank klaim HGU 111 tidak mencantumkan Rekomendasi dari Meneg Agraria dan Uang Pemasukan HGU dan ini tidak juga pernah di tunjukkan pada rakyat yang menggugat sesuai asas publisitas dan keterbukaan dari UUPA dan peraturan Pelaksana PP 24 Tahun 1997, artinya Pihak Jajaran Kapoldasu menangkap rakyat yang bersengketa atas pesanan pihak ke 3 PT.Ciputra yang tidak memiliki alas hak apapun atas tanah tersebut.

Bahwa area yang sedang bersengketa lalu di kuasai PT.Ciputra dan di pagar setinggi 5 meter tanpa IMB tanpa Alas Hak namun tak tersentuh hukum justeru warga/kuasanya yang nyata gugat di PN, kok di tahan? Ada upaya mengkriminalisasi rakyat yang menggugat.

Bahwa PTPN II tidak mencantumkan REKOMENDASI DARI MENEG AGRARIA di plank HGU nya, artinya sangat kuat indikasi bahwa HGU 111 itu ASPAL/CACAT ADMINISTRATIF. Karena indikasi Palsu maka dengan sendirinya Pihak Bupati DS, Cq Saltpol PP dan PTPN II serta TNI yang menggusur paksa rakyat serta mengkriminalisasi rakyat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan atau MENYELUNDUPKAN HUKUM atau TURUT BERSAMA SAMA Menggelapkan asset rakyat yang masih di proses di PN. Kelima
Bahwa tindakan kepolisian menangkapi warga atas laporan PT.Ciputra yang bukan subjek hukum pemilik tanah adalah tidak sah bahkan justeru mengarah menyeledupkan hukum untuk menguntungkan pihak ke 3 dan oknum tertentu pejabat negara.

Karena sampai detik ini PTPN II maupun PT.Ciputra tidak mempunyai Alas Hak atau HGU yang di Rekomendasi Meneg Agraria. Sebagai ujud supremacy hukum dan equality/persamaan di depan hukum mengintimidasi rakyat ,mengkriminalisasi rakyat dengan Sertifikat Aspal itu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan investigasi LJK 24 Maka HGU PTPN II Cacat Administratif/Aspal dan Merekom 700 an hektar area pada PT.Ciputra itu bertentangan dengan ketentuan izin lokasi/Izin Peruntukan serta Keputusan TIM B PLus.

Di akhir masa Jabatan Jokowi bukan Nawacita dan sejuta Hektar tanah untuk rakyat justeru Nawacita jadi Dukacita rakyat. Kapolri mudah mudahan bisa mendengar hal ini bahwa cara cara penegakan hukum yang model belah bambu akan menimbulkan api dalam sekam bisa menimbulkan dendam sosial atau setidaknya sentimen sosial.

Sangat kita sayangkan jika POLRI bertindak dalam penegakan hukum dengan politik penegakan hukum belah bambu , karena bagaimanapun POLRI adalah Milik Rakyat milik Negara dan bukan Milik Perusahaan.

✏ 📋 Eddy Soesanto. A.md

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER