SHARE NOW

Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Dipekerjakan Sebagai Buruh Kebun Sawit, Sebagian Tidak Digaji

LANGKAT | Tvnyaburuh.com –
Polisi mengatakan bahwa puluhan warga yang menghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara dipekerjakan sebagai buruh pabrik kelapa sawit namun tak dibayar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa tercatat ada 48 orang yang menghuni tempat tersebut dengan dalih rehabilitasi narkoba.

“Sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat. Mereka tidak diberi upah seperti pekerja,” kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (25/1).

WW2

Ramadhan menjelaskan bahwa para korban itu dipekerjakan dengan alasan pembekalan kemampuan sehingga ketika keluar dari masa rehabilitasi dapat melakukan kegiatan tertentu.

Dari hasil pemeriksaan awal, para korban hanya diberikan makanan tambahan sebagai upah bekerja di pabrik.

“Setelah ditelusuri bangunan itu telah dibuat sejak 2012 atas inisiatif Bupati Langkat dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana diatur oleh Undang-undang,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, jumlah penghuni kerangkeng tersebut tersisa 30 orang. Dimana, 18 sisanya disebutkan sudah dipulangkan dan dijemput oleh keluarga.

Dalam kasus ini, polisi masih melakukan pendalaman dan belum menemukan indikasi dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Berdasarkan hasil penyelidikan di awal ditemukan luas tanah 1 hektare. Kemudian, luas gedung ukuran 6×6 yang terbagi menjadi 2 kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang,” tambah dia.

Polda Sumut Benarkan Kerja Paksa Tapi Diberi Makan
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan kerangkeng di rumah politikus Golkar itu dihuni 20-30 orang. Hadi juga membenarkan para pekerja itu tidak mendapatkan gaji. Selain itu, para pekerja itu juga menghuni kerangkeng di belakang kediaman sang bupati.

“Betul memang informasinya mereka tidak mendapatkan salary. Tetapi kebutuhan sandang kemudian makan dan sebagainya itu informasinya dipenuhi,” bebernya. 

Menurut Hadi, tempat itu sudah berdiri sejak 2012 dan tidak memiliki izin. Menurut informasi sementara, ada pihak yang percayakan anak atau keluarga mereka yang kecanduan narkoba diserahkan ke tempat Bupati Langkat.

Mereka juga membuat surat pernyataan agar anak atau keluarga mereka dibina oleh Terbit Rencana.

Kemudian orang-orang yang sudah ‘pulih’ dari kecanduan narkoba di sana akan dijadikan pembina. Mereka akan membina orang-orang yang dititipkan warga dalam waktu 3-4 bulan.

Sebagai informasi, kerangkeng itu ditemukan di lahan belakang rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin pasca kegiatan OTT yang dilakukan KPK.

Menurut Ketua lembaga swadaya Migrant CARE Anis Hidayah, kasus tersebut membuka kotak pandora mengenai kejahatan lain yang diduga melibatkan Terbit.

Anis menyebut ada tujuh tindakan perbudakan modern yang dilakukan. Salah satunya adalah keberadaan kerangkeng manusia untuk para pekerja.

#tim

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER