SHARE NOW

Mudik Lebaran Gunakan Booster, Gelaran MotoGP Tanpa Booster, Sebenarnya Baik Mudik Maupun Gelaran MotoGP Keduanya Memiliki ResikoYang Sama.

TVNYABURUH.COM –
Pasca kurang lebih dua tahun pandemi Covid-19 melanda negeri ini, selama itu pula momen mudik lebaran tidak dapat dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran karena khawatir angka Covid-19 akan semakin meningkat akibat mobilisasi masyarakat yang berskala besar.

Berbeda dari dua tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran namun bukannya sambutan antusias yang didapatkan, kabar tersebut justru membawa polemik baru di tengah masyarakat akibat disyaratkannya vaksin booster sebelum melakukan perjalanan mudik.

Selain itu bagi warga yang baru mendapatkan vaksin dosis 2 harus melakukan rapid test anti gen sedangkan warga yang baru mendapatkan vaksin dosis 1 harus melampirkan hasil tes negatif dari tes pcr. Tidak heran apabila hal ini menimbulkan protes di tengah masyarakat, pasalnya pemerintah telah menghapus syarat negatif virus corona melalui tes PCR maupun rapid test antigen bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) baik melalui jalur darat, laut, maupun udara sejak 8 Maret lalu sebagaimana yang dilansir dari laman www.cnnindonesia.com dan baranewsaceh.com.

Masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai mudik lebaran 2022 yang jelas berbeda dengan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022, yang mana tidak ada persyaratan mengenai vaksin booster. Masih dikutip dari laman yang sama Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa mudik merupakan aktivitas massal yang dilakukan puluhan jutaan orang di Indonesia secara bersamaan. Sementara gelaran MotoGP masih dibatasi kapasitas penonton.

Sebagaimana yang diketahui jumlah penonton yang diizinkan masuk paling banyak 60 ribu orang dengan kelas festival maksimal 10 persen dari jumlah penonton. Ia juga mengatakan saat mudik dan Ramadhan terjadi pergerakan lebih dari 35 juta orang dan beresiko besar pada keparahan kasus Covid-19 bahkan kematian sebab saat mudik umumnya akan mendatangi kerabat yang lebih tua. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kemudian mengklaim salah satu tujuan pemerintah memberlakukan vaksin virus corona booster sebagai syarat mudik bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah.

Sebenarnya baik mudik maupun gelaran MotoGP keduanya memiliki resiko yang sama, meski jumlah penonton gelaran MotoGP tidak sebanyak pergerakan orang-orang saat mudik tetap saja 60 ribu bukanlah jumlah yang sedikit belum lagi ditambah tidak sedikit warga asing yang masuk ke dalam negeri akibat pagelaran tersebut. Dalam situasi pandemi saat ini seharusnya pemerintah dapat menerapkan aturan secara konsisten.

Jika melihat ke belakang inkonsisten pemerintah dalam menerapkan aturan terlihat saat dibubarkannya penyambutan kedatangan salah satu ulama dengan alasan memicu kerumunan massa di tengah pandemi sementara di waktu yang berdekatan juga digelar acara pernikahan artis secara besar-besaran hingga ditayangkan di saluran televisi bahkan dihadiri oleh presiden, padahal acara pernikahan tersebut juga memicu kerumunan. Nampak sekali inkonsisten pemerintah dalam menerapkan aturan khususnya selama pandemi Covid-19 melanda.

Selain inkonsisten pemerintah, aturan booster menjadi syarat mudik tentu memberatkan masyarakat pasalnya walaupun saat ini vaksin booster sudah berjalan tapi masih belum sampai ke seluruh masyarakat. Tidak jarang masyarakat tidak kedapatan vaksin padahal sudah menunggu lama, berdesak-desakan dan kepanasan saat mengantri untuk mendapatkan vaksin. Seharusnya ini dapat dijadikan pertimbangan sekaligus evaluasi sebelum menjadikan vaksin booster sebagai syarat mudik.

Namun memang tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, dimana mereka lepas tangan atas tanggung jawabnya untuk mengurusi rakyat, seolah-olah rakyat diminta mengurusi masalahnya secara mandiri. Sementara negara dengan pemerintahannya yang sekuler-kapitalis sibuk mengadakan kerja sama dengan asing sembari menambah utang yang terus menggunung untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu.

Dalam paradigma Islam, negara adalah khodim al ummah. Yakni pelayannya umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan, menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Dalam sistem Islam, akan mengatasi permasalahan dari akarnya, sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas.

Dalam pandangan Islam pemerintah sepatutnya menjadi pelayan rakyat (ra’in) bukan malah mempersulit urusan rakyat. Juga sepatutnya bersikap adil dalam memberlakukan kebijakan. Tidak pilih kasih atau memandang pada siapa aturan tersebut akan diterapkan, ada kepentingan atau keuntungan apa yang akan didapatkan tapi bagaimana negara dapat mengatasi permasalahan rakyat dengan segera sesuai dengan syari’at tanpa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wallahu’alam bisshawab.

Oleh : Nor Hilmi (Mahasiswi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER