SHARE NOW

Koalisi Peduli Indonesia Kecam RKUHP Yang Akan Disahkan Bungkam Demokrasi

JAKARTA | TVNYABURUH – Pasal penghinaan yang akan disahkan awal Juli 2022 oleh DPR dan Pemerintah dalam bentuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut, menuai banyak kecaman berbagai elemen masyarakat.

RKUHP tersebut juga banyak dikritik akibat berisi ancaman bagi masyarakat dan elemen lainnya.

Menurut Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Hilman Firmansyah RKUHP yang akan disahkan nantinya akan membungkam Demokrasi dan tidak sesuai amanah reformasi. “RKUHP pasal penghinaan pejabat publik ini sangat tidak relevan atau cenderung tumpang tindih dengan undang-undang,” Ujar Hilman Senin, (20/06/2022).

Pasal tersebut juga di kwatirkan akan menghalangi kebebasan berpendapat bagi Rakyat, terutama bagi elemen Mahasiswa yang kritis dalam mengawal dan menjaga demokrasi di Indonesia. Dan hal tersebut harus sangat diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai penyalur aspirasi Rakyat.

Hilman menegaskan bahwa, pasal tersebut memiliki dampak yang nyata bagi Rakyat khususnya Mahasiswa yang merupakan pelopor perubahan yang kritis terhadap pemerintah serta mengkontrol dan menyuarakan aspirasi Rakyat.

Hal tersebut sangat berdampak bagi Rakyat dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Bukan hanya itu pasal tersebut akan membungkam demokrasi jika RKUHP teralisasi.

Hilman menyoroti dengan adanya RKUHP
Beberapa Pasal
Berisi ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah.

Aturan tersebut ditulis dalam Pasal 240 dengan bunyi drafnya sebagai berikut:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 273 tentang unjuk rasa. “Pasal tersebut mengatakan bahwa orang/sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa, pawai tanpa pemberitahuan akan di pidana paling lama 1 tahun,”

Hilman menjelaskan tentunya hal ini bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998. Yang melakukan unjuk rasa tanpa pemberitahuan akan di beri sanksi administratif berupa dibubarkan, dan keresahan lainnya.

Kemudian tentang pasal 353 yang harusnya di beri penjelasan lebih lanjut mengenai kata kerusuhan agar tak ada generalisasi interpretasi hukum.

KPI mendesak DPR dan Pemerintah jangan tergesa-gesa dalam membentuk Undang-Undang serta harus memperhatikan berbagai aspek agar dalam pelaksanaannya tidak memunculkan sikap Otoriter dan mencederai kehidupan Berdemokrasi di Indonesia.

Laporan: Hilman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER