SHARE NOW

Hak Buruh JHT Bisa Cair Usia 56 Tahun, FBK Desak Kemenaker Segera Cabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

JAKARTA | TVNYABURUH.COM – Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah Mengecam Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengkebiri Hak Buruh serta mendesak Menaker Mencabut Permenaker 2 Tahun 2022.

Setelah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ditetapkan Menaker Ida Fauziyah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, Jum’at (11/2/2022).

Peraturan yang ditandatangani oleh Ida Fauziyah pada 4 Februari 2022 tersebut sekaligus mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua.

WW2

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 mendapat reaksi penolakan oleh Buruh/Pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung. Pasalnya, dalam peraturan tersebut mencatat bahwa manfaat jaminan hari tua (JHT) hanya dapat dicairkan disaat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun.

Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” tertulis dalam Pasal 3 Permenaker.

Pasal tersebut juga berlaku untuk pekerja atau peserta yang berhenti bekerja. Sebagaimana yang dimaksud berhenti bekerja mencakup pekerja mengundurkan diri, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Bagi Buruh/Pekerja yang ter-PHK atau mengundurkan diri baru bisa mencairkan dana manfaat JHT saat usia pensiun.

Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” tertulis dalam Pasal 5 Permenaker tersebut.

Hilman Menegaskan Buruh/Pekerja tentu sangat membutuhkan manfaat dana JHT tersebut untuk menyambung hidup dan modal usaha setelah ter-PHK. Dalam aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan bahwa pekerja/buruh terPHK atau mengundurkan diri dapat mencairkan dana manfaat JHT setelah satu bulan resmi tidak bekerja.

Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf A dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan,” tertukis dalam Ayat 1 Pasal 5 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Untuk itu FBK Menolak dan Mendesak Menaker untuk Mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang menyengsarakan Buruh.

#tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER