SHARE NOW

Eddy Soesanto: Hukumnya PTPN II Menyatakan Ada HGU Area HGU 111, Namun Tidak Mau Menunjukkan HGU.

DELI SERDANG | TVNYABURUH.COM –
Hasil pertemuan pihak penggugat Warga dan Sekertariat Bersama NKRI(Sekber) yang saat perkara di kuasakan PENASEHAT HUKUM LBH GAJAH MADA yakni :
1. Bahwa Mewakili PT . CIPUTRA sudah memiliki
Sertifikat dan Izin izin dari instansi terkait termasuk IMB.

2.Bahwa Pihak PTPN II dalam hal ini di wakili Ganda Bagian Hukum PTPN II menyatakan ada HGU area HGU 111, namun tidak mau menunjukkan HGU.

3. Bahwa pihak PTPN II sudah membayar bangunan warga dan eks karyawan termasuk pak Marsidi dan pengacara.. Pertemuan warga di hotel madani 2 x pada Senin sore tanggal 4 April 2022 Pihak PTPN II dan PT. CIPUTRA tak menunjukkan Sertifikat HGU 111 dan IMB saat di PN. LUBUK PAKAM maupun saat PT.CIPUTRA bermusyawarah dengan warga.. Warga Sudah 9 kali sidang di PN L.Pakam namun pihak PTPN II menunda / tidak hadir dan akan di lanjutkan Rabu tanggal 6 April 2022.

WW2
Ketua hipakad63 sumut, eddy soesanto.amd.foto

Sampai hari ini PIHAK PTPN II belum menyatakan bahwa HGU 111 itu atas dasar Rekomendasi Meneg Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional dan telah Membayar Uang Pemasukan ke Kas Negara..

Kalaulah itu TIDAK DIPEGANG oleh PTPN II itu artinya bahwa PTPN II menghancurkan tanaman dan bangunan rakyat dengan dasar HGU 111 Cacat Administrasi atau Awam sebut ASPAL.

Bahwa area yang di gusur paksa oleh PTPN II kini ternyata bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk Konglomerat / Swasta. Mudah mudahan Rakyat mendapatkan keadilan dengan Proses Hukum yang kini sudah ada laporan ke POLDASU dan Gugatan di PN.Lubuk Pakam. Semoga juga Bupati tidak menyalagunakan wewenang bahwa rakyat digusur paksa lalu area di bangun oleh PT.CIPUTRA dengan cara TUTUP MATA tanpa IMB.

Menurut Eddy susanto. Amd ketua dpw hipakad’63 sumut dan juga sebagai Sekertariat Bersama untuk NKRI sumut.

#tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

NEWSTICKER